Peraturan daerah (perda) Kabupaten/Kota

Peraturan daerah (perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang –undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersngkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Proses penyusunan peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 ,sebagai berikut:

a. Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleDPRD Kabupaten/kota atau Bupati/Walikota Gubernur.

b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka penyusunan adalah:

ü DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis.

ü DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancngan perda Kabupaten/Kota.

ü Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan

oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

c. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati/Walikota maka penyusunan adalah:

ü Bupati/Walikota mengajukan rancangan perda kepada DPRD Kabupaten/Kota secara tertulis.

ü Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota membahas rancngan perda Kabupaten/Kota.

ü Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan

oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota.

Contoh:

· PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2013 Pasal 48 “Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.”

· PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2011 Pasal 30 ayat (1) “Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.”